Kutipan.news, BOLSEL — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menerima dua penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Di mana, hal itu sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan partisipasi pemerintah daerah dalam bidang hukum.
Dua penghargaan tersebut diterima dalam rangkaian tasyakuran Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara (Sulut), yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan atas peran aktif dalam pelayanan hukum serta penyerahan sertifikat Hak Cipta.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bolsel, Alsyafri U. Kadullah, S.Pd., M.E.
Penghargaan pertama diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolsel atas partisipasi dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026, dengan memperoleh predikat Istimewa.
Piagam penghargaan tersebut bernomor PHN-UM.01.01-1018 Tahun 2026 dan diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada 3 Agustus 2026.
Sementara itu, penghargaan kedua diberikan atas kinerja dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Bolsel berhasil meraih Peringkat I Wilayah Provinsi Sulut, dengan Predikat AA (Istimewa) dan nilai 86.
Piagam penghargaan kinerja pengelolaan JDIH tersebut diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada 26 Mei 2026. Kedua penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas upaya Pemerintah Kabupaten Bolsel dalam mendukung penguatan tata kelola hukum dan penyediaan informasi hukum.
Penyerahan penghargaan dilakukan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, S.H., M.H., kepada Alsyafri U. Kadullah, S.Pd., M.E., yang hadir mewakili Bupati Bolsel.
Dalam sambutannya, Hendrik Pagiling menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026. Ia menekankan bahwa teknologi digital menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, transformasi digital memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan hukum yang semakin berkualitas dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota yang telah membangun sinergi dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak”.
Dua penghargaan yang diterima tersebut menjadi capaian sekaligus motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Bolsel untuk terus memperkuat pelaksanaan reformasi hukum dan meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.
Pemerintah Kabupaten Bolsel berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang hukum dan penyediaan informasi hukum, sehingga dapat memberikan pelayanan yang semakin efektif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. (Indang).
Comment