Kutipan.news, BOLSEL -Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) H. Iskandar Kamaru mengikuti pertemuan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Sulawesi Utara (Sulut) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Abpednas setempat.
Pertemuan itu diikuti oleh BPD se-Bolsel, bertempat di Lapangan Futsal Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, Rabu 10 Juni 2026.
Acara juga dihadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulawesi Utara Feri Tas SH, MHum, MSi.
Kegiatan ini merupakan sinergi antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Abpednas dalam memperkuat pengawasan serta tata kelola pemerintahan desa.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar Kamaru memberikan apresiasi atas inisiatif kolaborasi yang dibangun antara Kejaksaan dan Abpednas.
Menurut Iskandar, kegiatan ini merupakan hal yang sangat positif, khususnya dalam hal pengawasan dan tata kelola desa.
“Dengan adanya sinergi seperti ini, pemerintah desa dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati.
Bupati Iskandar Kamaru juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan di Bolsel.
Ia menyebut saat ini telah terdapat lima SPPG yang beroperasi, sementara tiga unit lainnya masih menunggu proses perizinan.
Selain itu, capaian program ketahanan dan pembangunan masyarakat desa (KDPM) di Bolsel saat ini menjadi yang tertinggi di kawasan BMR dengan persentase mencapai 70 persen, meskipun beberapa desa masih menghadapi kendala terkait pembebasan lahan.
“Kami juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pak Wakil Kajati beserta jajaran serta Pak Stefanus bersama jajaran pengurus DPD Abpednas Sulut di Bolsel,” ucap Iskandar.
Sementara itu, Ketua DPD Abpednas Sulut Stefanus Liow menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal jalannya pemerintahan desa.
Dijelaskannya bahwa Kejaksaan Agung RI telah menjalin kerja sama dengan Abpednas untuk mendukung pengawasan berbagai program desa, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, Sulawesi Utara saat ini menjadi provinsi dengan jumlah pendaftar anggota Abpednas tertinggi di Indonesia.
Karena itu, pihaknya mendorong seluruh DPC di daerah, termasuk Bolsel, untuk terus memperluas keanggotaan dan memperkuat peran pengawasan di tingkat desa.
Abpednas Sulut juga memaparkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan, di antaranya penyaluran beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD dan SMP, bantuan penyediaan air bersih melalui kerja sama dengan Sucofindo, pengawasan partisipatif menjelang agenda demokrasi, serta pelaksanaan Training of Trainer (ToT) guna meningkatkan kapasitas anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
“Kerja sama antara Kejaksaan dan Abpednas tersebut juga diarahkan untuk mengoptimalkan Program Jaga Desa sebagai instrumen pendampingan dan perlindungan hukum bagi para kepala desa dan aparatur desa dalam menjalankan tugas pemerintahan,” jelasnya.
Selani, Wakajati Sulut Feri Tas menjelaskan bahwa Program Jaga Desa merupakan langkah preventif yang bertujuan meminimalisasi potensi permasalahan hukum dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa.
“Tujuan kami hadir di sini adalah untuk memitigasi risiko hukum. Jika ditemukan hal-hal yang janggal dalam pelaksanaan pemerintahan desa, silakan segera berkoordinasi dan melaporkannya kepada Kejaksaan,” jelasnya.
Ia turut memberikan apresiasi atas tingginya antusiasme masyarakat terhadap Abpednas dan berharap organisasi tersebut dapat menjadi wadah kolaborasi yang efektif dalam memperkuat pengawasan serta pendampingan hukum di tingkat desa.
Kegiatan kemudian ditutup dengan sambutan Ketua DPC Abpednas Bolsel Marwan Makalalag.
Ia berharap keberadaan Abpednas di Bolsel dapat semakin memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kerja sama seluruh elemen desa dalam mendukung pembangunan daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera.
“Mari kita terus perkuat koordinasi dan bekerja sama dalam membangun daerah yang kita cintai ini,” tutupnya.
Comment