Kutipan.news, BOLSEL – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Deddy Abdul Hamid hadiri sarasehan nasional yang di gagas oleh majelis permusyawarat rakyat (MPR).
Kegiatan tersebut digelar di ruangan C.J Rantung kantor gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Rabu 19 November 2025.
Acara ini di hadiri langsung gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI ( PURN ) Yulius Selvanus. SE, Wakil Gubernur Dr. Victor J Mailangkay. SH, jajaran MPR RI, unsur forkopimda, kepal kepala daerah.
Pertemuan ini dalam rangka membahas obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan daerah dan instrumen dan investasi publik, dan obligasi ini menjadi instrumen potensial untuk mendukung visi presiden yang memperkuat kemandirian ekonomi.
Obligasi ini juga secara reguler dapat mewujudkan kolaborasi pemerintah daerah, investor, dan masyarakat secara bersama sama membiayai pembangunan.
Diketahui sarasehan ini akan dilaksanakan di 7 provinsi dan mulainya kegiatan sarasehan nasional di mulai di provinsi Sulut, tanah yang melahirkan tokoh bangsa. kegiatan ini juga bukan hanya melaksanakan sarasehan tetapi juga pameran UMKM.
Gubernur pada kesempatan ini menyampaikan bahwa sulut memasukan beberapa visi dan misi dalam pelaksanaan obligasi nasional yaitu mencagah pemberantasan KKN serta narkoba.
“Juga meningkatkan sumber daya manusia, membangun perekonomian daerah kemudian memperkuat daya saing daerah dan internasional,” ujarnya.
Lanjut kata Gubernur di antara visi yang di masukan dalam pembahasan obligasi nasional, ada visi yang menjadi prioritas utama yaitu membangun perekonomian daerah.
“Karena visi ini merupakan visi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sulut yang berdampak langsung kepada masyarakat dengan memprioritaskan program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha kecil dan mengah dan usaha mikro, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian,” jelasnya.
Dalam penerbitan obligasi ada beberapa tantangan kata gubernur, yaitu mininya literasi dari berbagai pihak yaitu pemerintah, legislatif, dan masyarakat terkait obligasi sukuk daerah .
“Dalam pengelolaan obligasi daerah harus membentuk unit khusus untuk memiliki kewenangan dan tugas dalam pengelolaan obligasi yaitu debt manageman unit ( DMU ) karena badan ini membutuhkan sumber daya alam yang memiliki kompetensi,” ungkap Gubernur.
Gubernur pun berharap agar pemerintah pusat ada pendampingan untuk pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi dan sukuk daerah termasuk dalam menyusun regulasi dan mendirikan debt management unit.
“Kemudian pemberian insentif okeh pemerintah pusat dan pasar modal kepada pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi sukuk daerah,” kata Gubernur.
Akhir sambutan gubernur mengapresiasi kepada semua pihak yang terlibat atas terselenggaranya obligasi nasional ini, dan juga terima kasih atas kehadiran kepala daerah. (Indang).
Comment