Kutipan.news, BOLSEL – Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar Rapat Paripurna ke 19.
Dimana, Paripurna tersebut dalam rangka Tahap II atas penetapan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026
Acara itu dilaksanakan di Ruang rapat Paripurna DPRD Bolsel, Kecamatan Bolaang Uki, pada Kamis 4 September 2025.
Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Olii, SE bersama Djefry Jauhari, dan di hadiri langsung oleh Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru.,S.Pt, M.Si serta para Asissten, Anggota DPRD, pimpinan OPD, para Camat dan para ASN.
Olivia Paputungan, Marsel Aliu, dan Rival Dali menerima dan menyetujui penetapan rancangan KUA dan PPAS pada saat menyampaikan pandangan dari masing-masing fraksi.
Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru menyampaikan bahwa proses pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 dapat berjalan dengan lancar dan dilakukan melalui penyamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif.
Sehingga diaplikasikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026.
“Strategi dan kebijakan yang jadi prioritas dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 yang telah dituangkan dalam KUA dan prioritas plafon anggaran ini selanjutnya akan dijabarkan dalam program dan kegiatan dalam penyusunan rancangan APBD,” ujarnya.
Maka dari itu, Bupati berharap penyusunan APBD tahun anggaran 2026 dapat berjalan optimal sehingga dapat mencapai target kinerja tahun pertama RPJMD tahun 2025-2029.
Ia pun mengajak agar tetap solid, bersatu dan bersinergi demi keberhasilan pembangunan di daerah yang kita cintai ini.
“Karena pada hakekatnya keberhasilan kab.bolsel merupakan perwujudan sinergi kinerja pemerintah daerah, DPRD dan seluruh masyarakat Bolsel yang di ukur pada penilaian berbagai indikator pada visi misi Bolsel dan di refleksikan dalam target terget pada RKPD dan KUA – PPAS setiap tahunya,” ungkapnya.
Bupati juga menambahkan untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian kita bersama, dan untuk Pustu sesuai edaran mentri kesehatan bahwa disetiap Pustu harus ada satu bidan dan minamal dua perawat dan ini bisa diisi oleh PNS ataupun PPPK sesuai dengan keputusan dari dinas kesehatan sendiri
“Mudah-mudahan akhir bulan dan awal Oktober kami akan umumkan untuk penempatan di 76 Pustu, kemudian untuk puskesmas rawat inap itu harusnya ada tiga dokter umum,” pintanya.
Orang nomor satu di Bolsel ini mengatakan, selanjutnya infrasturktur jalan dan bendungan sudah mendapat titik terang dan untuk tahun ini sudah akan dilaksanakan oleh balai dengan dua irigasi yang sudah disetujui .
“Semoga presiden dengan kebijakan ini akan dibambil ali oleh balai balai untuk pelaksanan dari pada infrastruktur baik jalan dan sebgainnya,” jelasnya.
Terkait dengan retribusi dan pajak daerah, sesuai dengan Ederan Mendagri dan sudah mengikuti zoom dengan Mendagri Untuk kenaikan pajak PBB P2, bupati mengharapakan agar ada diskusi dengan baik dengan masyarakat maupun toko tokoh masyarakat agar supaya tidak ada imbasya untuk masyarakat. (Indang).
Comment