Kutipan.news, BOLSEL – Wakil Bupati (Wabup) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid menghadiri Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dimana, kegiatan itu l diselenggarakan di Hotel Sentra, Minahasa Utara (Minut), pada Jumat 08 Mei 2026.
Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh pimpinan tinggi Badan Gizi Nasional (BGN), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya, serta Deputi Bidang Pengawasan dan Pemantauan BGN, Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) memimpin Rapat Konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Rapat konsolidasi ini bertujuan untuk mematangkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan program Makan Bergizi Gratis.
Fokus utama pertemuan meliputi kesiapan infrastruktur distribusi, standardisasi nutrisi, serta sinkronisasi data penerima manfaat di setiap kabupaten/kota.
Wakil BGN Irjen Sony Sanjaya menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi program dengan fokus pada kelompok rentan serta penguatan tata kelola melalui Satuan Tugas (Satgas) di tingkat daerah.
Prioritas pada Kelompok Rentan dan 1.000 HPK Wakil Kepala BGN meluruskan persepsi di masyarakat mengenai sasaran utama program. Ia menegaskan bahwa penerima manfaat utama adalah kelompok rentan yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, baru kemudian diikuti oleh peserta didik.
“Kita harus fokus pada penanganan stunting yang paling efektif, yaitu melalui pemberian asupan gizi optimal pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Ini adalah masa Golden Age. Saya meminta mitra dan Satgas untuk memprioritaskan pendataan balita dan ibu hamil sebelum berkoordinasi dengan pihak sekolah,” ujarnya.
Ia mengatakan, penguatan Satgas dan Keterlibatan Pemerintah Daerah menjawab pertanyaan mengenai keterlibatan daerah.
Waka BGN menjelaskan bahwa saat ini BGN tengah melakukan transisi dengan membentuk Satgas-Satgas untuk memperkuat koordinasi di lapangan.
“Langkah ini diambil seiring dengan peningkatan kapasitas personil BGN untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” ucapnya.
Khusus di Sulut, tercatat potensi pengembangan hingga 180 Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) yang didukung oleh 7.819 relawan. Program ini diproyeksikan menyasar 403.467 penerima manfaat di wilayah tersebut dengan dukungan rantai pasok dari ratusan supplier lokal.
Transformasi Budaya Gizi dan Kelestarian Lingkungan Selain pemenuhan gizi, program MBG juga membawa misi perubahan perilaku (mindset).
BGN mendorong masyarakat untuk beralih dari pola makan tinggi karbohidrat menjadi gizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, serat, dan vitamin.
Lebih lanjut, program ini dirancang dengan prinsip berkelanjutan (ekosistem hijau) melalui Pengelolaan Limbah Makanan (Food Waste) Sisa makanan di SPPG diolah menjadi pakan ternak, budidaya maggot, atau pupuk organik cair, sehingga tidak membebani TPA.
Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Mewajibkan adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di setiap unit pelayanan.
Pemanfaatan Minyak Jelantah SPPG mampu mereduksi hingga 500 liter minyak jelantah per bulan , dan sampai hari belum ada sisa minyak jelantah yang mencemari sungai.
Kemudian, Transparansi Melalui Sistem Manajemen Operasional (SMO) Untuk memastikan akuntabilitas, BGN menyediakan akses data melalui Sistem Manajemen Operasional (SMO) yang dapat dipantau oleh mitra dan Satgas.
Data mengenai kepatuhan sertifikasi, jumlah supplier, hingga distribusi bahan pokok dapat diakses secara real-time untuk menjamin transparansi program.
“Program ini bukan sekadar memberi makan, tapi membangun generasi masa depan yang sehat dan lingkungan yang bersih. Kami mengajak seluruh pengambil kebijakan di daerah untuk bersinergi mensukseskan program nasional ini,” ungkapnya.
Wakil Kepala BGN, Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya, menambahkan pentingnya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.
Ia juga meminta untuk menyiapkan pemuda pemuda lokal dan para sarjana sebagai pengawas gizi di daerah terpencil , dan para peserta ini kata Waka akan mendapatkan pelatihan intensif selama dua Minggu langsung dari BGN sebelum diterjunkan ke lapangan .
“Dan Melalui rapat ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh pemerintah daerah untuk menjamin kelancaran teknis di lapangan, mulai dari aspek pengadaan bahan pangan lokal hingga proses penyajian kepada masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Wabup Bolsel Deddy Abdul Hamid menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bolsel dalam mendukung penuh program nasional ini.
Ia menekankan bahwa program MBG merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka prevalensi stunting di daerah, khususnya bagi generasi muda di Bolaang Mongondow Selatan.
Wabup juga meminta kepada Waka BGN agar setiap kendala teknis dalam operasional dapur SPPG agar segera di beri petunjuk agar tidak menghambat pemenuhan gizi bagi masyarakat.
Turut hadir Gubernur Sulawesi Utara yang di wakili oleh Asisten II, beserta jajaran kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Utara, Korwil SE sulut. (Indang).
Comment