Kutipan.news, BOLSEL – Dugaan praktik nepotisme dan indikasi penyimpangan penggunaan anggaran bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mulai mendapat sorotan dari kalangan masyarakat sipil.
Ketua LSM Gerakan Peduli Tanah Lahir Sulawesi Utara (Garputala Sulut), Adriadi Paputungan, mendesak Kejaksaan Negeri Kotamobagu segera melakukan penyelidikan terhadap berbagai informasi yang berkembang di instansi tersebut.
Menurut Adriadi, aparat penegak hukum perlu bergerak cepat untuk memastikan apakah dugaan yang beredar memiliki dasar hukum atau tidak.
Ia menilai langkah tersebut penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Kami meminta Kejaksaan segera melakukan pendalaman. Informasi yang kami terima tidak hanya menyangkut dugaan nepotisme, tetapi juga dugaan mark-up penggunaan BBM kendaraan dinas. Semua harus dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar Adriadi, Selasa (4/8/2026).
Ia menjelaskan, apabila nantinya ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum, maka proses penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Sebaliknya, jika hasil penyelidikan menunjukkan tidak ada pelanggaran, hal tersebut juga harus disampaikan kepada publik agar tidak menimbulkan fitnah.
“Prinsipnya sederhana, siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab jika terbukti melanggar. Namun apabila tidak terbukti, nama baik pihak yang bersangkutan juga harus dipulihkan. Karena itu kami meminta proses ini dilakukan secara profesional dan objektif,” katanya.
Garputala juga berharap aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen administrasi yang berkaitan dengan pengangkatan tenaga honorer, daftar pembayaran honorarium, hingga laporan penggunaan BBM kendaraan operasional di Dinas Perhubungan Bolsel.
Menurut Adriadi, pemeriksaan administrasi menjadi langkah awal untuk menguji apakah informasi yang diterima masyarakat sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sebelumnya, muncul informasi yang menyebut adanya dugaan praktik nepotisme di Dinas Perhubungan Bolsel. Kepala Dinas Perhubungan berinisial AL diduga mengangkat anak kandungnya sebagai tenaga honorer sopir yang disebut tetap tercatat sebagai penerima honor, meski diduga tidak pernah menjalankan tugas.
Selain itu, berkembang pula informasi mengenai dugaan mark-up penggunaan BBM kendaraan dinas yang disebut perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Perhubungan Bolsel AL belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan melalui sambungan telepon maupun pesan singkat.
Redaksi masih terus berupaya memperoleh klarifikasi dari pihak terkait dan akan memuat hak jawab atau penjelasan resmi sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang sesuai dengan Kode Etik. ***
Comment