Kutipan.news, BOLSEL – Sambut tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Mediator untuk Pengawas Pemilu (kelas 13).
Pelatihan itu digagas oleh Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu Republik Indonesia (RI), bekerjasama dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN), di Hotel AONE Jakarta, Jumat 30 Agustus 2024.
Koordinator Divisi (Kordiv) HP2H Bawaslu Bolsel, Ruslan Pulumoduyo mengatakan, pelatihan ini dilaksanakan kurang lebih satu minggu.
“Agenda ini dimulai sejak tanggal 26 sampai dengan 31 Agustus 2024,” ujar Ruslan.
Eks aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Gorontalo itu mengatakan, pelatihan ini kami digembleng sesuai dengan tupoksi kami sebagai ‘wasit’ dalam proses tahapan Pilkada serentak.
“Intinya, kami diupgrade skilnya, oleh narasumber yang mumpuni dibidangnya dalam menghadapi segala macam situasi yang bakal akan terjadi pada Pilkada serentak,” jelas Ruslan.
Kata Ruslan, ini bentuk upaya Bawaslu sebagai unjung tombak pengawasan demi mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan berkeadilan.
“Dengan bekal ini, kami optimis mensukseskan tahapan Pilkada serentak 27 November mendatang, terlebih khusus di Daerah Bolsel tercinta,” aku dia.
Lanjutnya, dipaparkannya hal ini juga sejalan dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
“Sesuai dengan amanat Perbawaslu No. 9 Tahun 2022, dimana Bawaslu diperintahkan untuk melaksanakan seluruh upaya mediasi sebelum melanjutkan sengketa proses dalam tahap adjudikasi,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, dengan mengikuti pelatihan ini, pihaknya berharap dapat memperkuat perannya sebagai lembaga yang tidak hanya mengawasi tetapi juga menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan sesuai hukum.
“Langkah ini juga dianggap penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi di Indonesia berlangsung secara transparan, adil, dan berintegritas tinggi,” ucap Ruslan.
Ruslan pun menambahkan, dalam pelatihan dan sertifikasi mediator ini, untuk meningkatkan kapasitas para pengawas pemilu dalam menyelesaikan sengketa pemilu secara adil dan efektif.
“Tentu, program pelatihan ini bertujuan untuk membekali para pengawas dengan keterampilan mediasi yang diperlukan, dalam menangani berbagai potensi sengketa yang mungkin muncul selama proses tahapan Pilkada serentak 27 November mendatang,” pungkasnya. (Indang).
Comment